Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Dwityo A Soeranto mengatakan terkait dengan Hari Habitat Dunia, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah tiga agenda internasional terkait perkotaan. Ketiga acara tersebut yaitu Asia Pacific Urban Forum Youth (APUFY), Asia Pacific Urban Forum 6 (APUF 6), dan Konferensi Tingkat Menteri atau Pertemuan Regional Tingkat Tinggi atau High Level Regional Meeting (HLRM) yang rencananya akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.
“Acara tersebut adalah kesempatan kita untuk dapat merefleksikan kota – kota di Indonesia terkait MDGs dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)."terang Dwityo A. Soeranto pada acara Focus Group Discussion Hari Habitat Dunia di Jakarta (30/9).
Setiap tahunnya, UN Habitat menetapkan tema peringatan Hari Habitat Dunia yang disesuaikan dengan isu-isu terkini terkait pembangunan permukiman dan perkotaan di dunia. Tahun 2015, tema yang diangkat adalah Public Spaces for All atau Ruang Publik untuk Semua.
Terkait tema tersebut, Kementerian PUPR berperan dalam upaya pengembangan ruang public di Indonesia. Salah satunya adalah Program Pengembnagan Kota Hijau (P2KH). Yaitu, program kolaborasi antara pemerintah kabupaten/ kota dengan komunitas hijau yang difasilitasi pemerintah pusat.
Rangkaian kegiatan peringatan Hari Habitat Dunia di Indonesia akan berlangsung tanggal 5-6 Oktober 2015 di Jakarta dan 8-11 Oktober 2015 di Denpasar. Tujuan peringatan untuk meningkatkan kepedulian semua pihak baik pemerintah pusat, pemda provinsi, kabupaten/kota, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat terhadap masalah permukiman. Serta, mencari solusi bagi pengembangan permukaan dan perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia.
“Kota Denpasar dipilih karena RTH di Denpasar bisa menjadi contoh ketersediaan ruang publik. Contohnya Wisma Wedhapura yang merupakan ruang publik milik Kementerian PUPR namun diperuntukan bagi masyarakat. Selain itu juga Lapangan Renon yang dibangun Pemda. Lapangan renon dipilih untuk melihat kepedulian Pemda, kelompok masyarakat dan swasta terhadap ruang publik. Lapangan Renon saat ini menjadi icon di Denpasar. Hari Sabtu dan Minggu, lapangan tersebut menjadi daerah keramaian dan menjadi ruang publik bagi gubernur dan walikokta untuk bicara,”ujar Dwityo.
Lebih lanjut dikatakannya, Surabaya sudah mulai menyiapkan RTH berikut fasilitas umum seperti toilet umum di trotoar dengan mendesain agar layak. Namun, dari segi persentase, Surabaya masih di bawah yang diharapkan.
Sementara itu, Kasubdit Keterpaduan Pelaksanaan dan Kemitraan Edward Abdurahman mengatakan agar RTH di Indonesia tersedia maka pemerintah pusat akan melakukan pengembangan di kota level kedua atau secondary cities sebagai penyanggah.
“Jika pengembangan ini tidak dilakukan, maka penduduk di perkotaan akan mencapai 50%. Tren tersebut sejak 2010. Pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 65% sehingga RTH di kota semakin sedikit. Dan, Nasional Urban Development Program itu menjadi agenda national,” tutur Edward.
Sebagai informasi, public space for all artinya kita memberikan peluang ke semua orang tanpa melihat keadaannya untuk dapat menikmati RTH/ Ruang Publik. Yang termasuk public space di kantor pemerintah antara lain menyediakan ruang menyusui, tempat penitipan anak dan perpustakaan. (ind)
Post a Comment