Minimalisir Banjir : Daerah Aliran Sungai Dijaga, Hutan Beton Harus Dilengkapi Kolam Resapan

Penanganan masalah banjir secara konsisten terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan Kementerian/Lembaga lain serta masyarakat. Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Mudjiadi, banjir tidak mungkin dapat dihilangkan, melainkan diminimalisir genangannya.

Salah satu penyebab terjadinya banjir terutama di daerah aliran sungai adalah kapasitas pengendali banjir yang ada tidak mampu menampung hujan di Indonesia yang intensitasnya tinggi dan cenderung meningkat saat ini.

“Desain kapasitas pengendali banjir dengan intensitas hujan kita rata-rata pada kisaran 150 – 180 mm. Yang terjadi saat ini antara  200 – 400 mm. Intensitas hujan terkadang turun kadang naik. Banjir yang kemarin terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat mencapai 300 mm.” jelasnya di Jakarta (4/3/2016).

Disamping itu, untuk meminimalisir masalah banjir, Daerah Aliran Sungai (DAS) dari hulu hingga hilir harus dipelihara. “Dulu saat DAS belum rusak hujan besar tidak menyebabkan banjir.  Masalah banjir harus ditangani bersama.” ujarnya.

Oleh karenanya, tambah Mudjiadi, tata Ruang harus dikendalikan. Daerah tangkapan dan resapan air harus dilestarikan. Begitu pula Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan seperti Jakarta minimal 30%. Keberadan bangunan-bangunan tinggi atau hutan beton diperkotaan harus disertai dengan adanya kolam resapan, lubang biopori dan sumur resapan.  

“Pemkot harus kelola tata ruang dengan baik, sedangkan daearah tangkapan air (dihulu) tidak boleh dibangun permukiman,”tegas Mujiadi.

Menyiapkan pencegahan bukan saja pada saat terjadi banjir. Kegiatan pencegahan juga dilakukan sebelum terjadinya banjir, saat  banjir dan setelah banjir terjadi.

Misalnyanya mitigasi banjir di wilayah Jabodetabek yang dilakukan Kementerian PUPR  melalui normalisasi, sungai (Pesanggrahan, Angke, Sunter, Krukut dan Ciliwiung). Penambahan pintu air Manggarai dan pintu Air Karet. Bahkan untuk penanganan di Sungai Ciliwung dilakukan mulai dari hulu – hilir.

“Pembangunan Sodetan Ciliwung, penambahan Pintu Air Karet sehingga kapasitas debit air yang mampu dialirkan meningkat 500 m3/detik menjadi 700 m3/detik. Begitu juga untuk menormalisasi sungai akan terus berlangsung sepanjang tidak ada hambatan lahan. Lahan beres kita langsung kerjakan. Demikian juga untuk Kota Bandung dan Sungai Asahan (Sumatera Utara)” ucap Dirjen SDA.

Ditjen SDA juga membentuk Tim Piket Banjir yang tersebar di 33 Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR di seluruh provinsi.  Sehingga setiap kali terjadi kerusakan  tanggul sungai, longsor maka cepat dapat diatasi.  Perbaikan yang sifatnya permanen seperti rehabilitasi dan  rekonstruksi bangunan pengendali banjir terus dilakukan.  

Mengenai progress Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, Dirjen SDA mengatakan dari panjang 1,2 Km yang akan dibuat, baru 600 meter yang beres (terbangun terowongannya) yakni dari Jalan Otista 3 hingga Jalan By Pass. Sementara dari Jalan Otista 3 menuju Bidaracina belum bisa dikerjakan dikarenakan masih belum bebas lahannya.

“Ditambah lagi adanya gugatan class action. Pekerjaan terpaksa berhenti. Padahal peralatan berat sudah siaga.  Begitu pula di wilayah Bukit Duri. Pekerjaan proyek mandek tidak berjalan.” Pungkasnya. (Sony/gt)