Kementerian PUPR Raih 2 Penghargaan Terbaik BMN AWARD

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwn1kRoa0HNpBS_MhobLTgTDuzKoE4xHjBxWwYq80cX6lKsFvXWVCXPUFvm2bY6lwEtJgcsjRJNyLMT0fIF_T6RHfU_tHvFZ9WkYLUX6wZpZiW9KWFDBAoJchrvhMnSK7GRxJmjY_NBI4Y/s1600/Screenshot_3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="301" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwn1kRoa0HNpBS_MhobLTgTDuzKoE4xHjBxWwYq80cX6lKsFvXWVCXPUFvm2bY6lwEtJgcsjRJNyLMT0fIF_T6RHfU_tHvFZ9WkYLUX6wZpZiW9KWFDBAoJchrvhMnSK7GRxJmjY_NBI4Y/s400/Screenshot_3.png" width="400" /></a></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menerima penghargaan. dalam ajang BMN Award yang diselenggarakan Kementerian Keuangan RI. Pada acara tersebut, Kementerian PUPR  menerima dua penghargaan atas kinerja yang sangat baik dibidang pengelolaan BMN tahun 2014 untuk kelompok kementerian/ lembaga dengan jumlah unit kuasa pengguna barang lebih dari 100 satuan kerja . Pertama adalah Penghargaan Kategori Tata Kelola Berkesinambungan.  Kedua adalah Juara pertama dengan Kategori Sertipikasi Barang Milik Negara</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dua penghargaan tersebut diserahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro  kepada Sekretaris Jenderal PUPR, Taufik Widjoyono dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Investasi, Rido Matari dalam acara  Refleksi & Apresiasi Pengelolaan BMN 2014 yang digelar pagi tadi (2/11) di Jakarta.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pada kategori Sertifikat BMN, Kementerian PUPR melalui Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan dinilai bagus dalam hal pensertifikasian BMN. Sedangkan, pada  kategori  Continuous Improvement atau Tata Kelola Berkesinambungan Terbaik, Kementerian PUPR dinilai dalam tahun berjalan telah berupaya secara optimal sehingga tercapai peningkatan kinerja yang progresif dan signifikan dalam mengelola Barang Milik Negara.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Sonny Loho dalam laporannya menyebutkan, kegiatan penghargaan kali ini merupakan yang ke – 4 kalinya diselenggarakan sejak 2012. Penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada Kementerian\Lembaga selaku pengguna barang yang telah menunjukkan peningkatan kinerja di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kegiatan penghargaan yang digelar melibatkan 86 Kementerian/Lembaga yang digolongkan ke dalam 3 kelompok berdasarkan jumlah satuan kerja (Satker. Kelompok I,  terdiri dari 33 peserta dari Kementerian/Lembaga dengan jumlah sebanyak 1 – 10 Satker. Kelompok II,  27 (K/L) dengan jumlah Satker antara 11- 100 Satker. Kelompok III,  jumlah peserta, 26 (K/L) dengan lebih dari 100 Satker). Dan tiap katergori dipilih 3 Kementerian/Lembaga dengan peringkat terbaik dari masing-masing kelompok.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">“Apresiasi patut diberikan guna memotivasi dan menciptakan tata kelola yang  berkesinambungan dalam pengelolaan BMN sehingga ke depan menjadi lebih baik lagi,”tegas Sonny.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Penilaian di dasarkan pada pertimbangan; opini pemeriksaan BPK-RI, Deviasi nilai BMN, Kompleksitas pengelolaan asset, nilai BMN dan jumlah satuan kerja. Adapun kategori penghargaan meliputi 3 aspek. Pertama, utilisasi BMN. Kedua, kepatuhan pelaporan (ketepatan waktu penyampian laporan, kelengkapan laporan, ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi). Dan ketiga, sertifikasi dengan kriteria penilaian pensertifikatan BMN berupa tanah di tahun berjalan dan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah melalui Simantap di tahun berjalan.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro sebelum membuka acara menjelaskan,  Peraturan Pemerintah (PP) No.27/2014 tentang Pngelolaan Barang Milik Negara atau Daerah merupakan pengganti PP No. 6/2006. Adapun isi dari PP 27/2014 antara lain menyebutkan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. (Sony)</span></div> </div>

Kementerian PUPR Raih 2 Penghargaan Terbaik BMN AWARD

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menerima penghargaan. dalam ajang BMN Award yang diselenggarakan Kementer...

Read more »

Kementerian PUPR Percepat Pembangunan Rusun Dengan Teknologi Pra Cetak

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkM0vT7b4x3IN2ulCft-6NlGwJTlARuJsYtYxclRaiMbJMVip-gLvv6MtX6NaaoYNQT5OnjTmsD5brqX_0ACJU-k-fWLukzRGujd0MxBUsZiOSLLF2JGBG1n0y17HW0gjA8mlDXOwYkBSE/s1600/Screenshot_2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="301" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkM0vT7b4x3IN2ulCft-6NlGwJTlARuJsYtYxclRaiMbJMVip-gLvv6MtX6NaaoYNQT5OnjTmsD5brqX_0ACJU-k-fWLukzRGujd0MxBUsZiOSLLF2JGBG1n0y17HW0gjA8mlDXOwYkBSE/s400/Screenshot_2.png" width="400" /></a></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><strong style="line-height: 1.6; margin: 0px; padding: 0px;">JAKARTA –</strong><span style="line-height: 1.6; margin: 0px; padding: 0px;"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan siap mempercepat pembangunan rumah susun dengan penggunaan teknologi pra cetak. Adanya penggunaan teknologi pra cetak tersebut diharapkan mampu mempersingkat waktu pengerjaan Rusun sehingga mampu mendukung program sejuta rumah untuk masyarakat.</span></span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">“ Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR ke depan akan terus berupaya agar program sejuta rumah bisa dilaksanakan dengan cara yang cepat, berkualitas namun dengan harga yang murah. Dan hal itu bisa dilaksanakan dengan penggunaan teknologi pra cetak,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin kepada sejumlah wartawan saat menghadiri kegiatan Konferensi Pracetak dan Prategang Concrete Show SEA 2015 di Jakarta beberapa waktu lalu.</span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Menurut Syarif, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kebutuhan rumah di Indonesia terus mengalami peningkatan dan tahun ini diperkirakan sudah mencapai angka 13,5 juta unit. Dan setiap tahun kebutuhan rumah masyarakat mencapai angka 800.000 unit, sedangkan rumah yang bisa dibangun oleh pemerintah, pengembang dan masyarakat berkisar pada angka 400.000 unit saja.</span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">“Adanya jurang perbedaan atau gap yang besar antara jumlah kebutuhan dan ketersediaan rumah tentunya menjadi hal yang tidak bisa dianggap remeh karena hal itu terkait dengan hunian bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mempercepat penyediaan perumahan dengan Program Sejuta Rumah seperti yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan lokasinya tersebar di seluruh Indonesia,” katanya.</span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Adanya jumlah kebutuhan yang cukup besar itu, imbuh Syarif, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah serta potensi pasar bagi para pengembang perumahan di Indonesia. Dirinya juga berharap para pengembang perumahan dan distributor pra cetak selain dapat mengaplikasikan teknologi pra cetak di rumah susun juga bisa dilaksanakan di rumah tapak.</span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Masalah penyediaan Rusun ini sebenarnya memiliki prospek yang baik untuk industri pracetak sebab dalam RPJMN 2015 – 2015 diamanatkan pembangunan Rusun sebanyak 550.000 unit. Sedangkan per tahun pemerintah hanya bisa membangun 220 tower atau sekitar 20.000 unit saja atau selama lima tahun 100.000 unit.</span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">“Kami berharap para pengusaha pra cetak dan pengembang perumahan juga bisa memberikan dukungan dengan penggunaan pra cetak dalam pembangunan hunian baik rusun maupun rumah tapak sehingga target pembangunan  sejuta rumah bisa segera tercapai ,” tandasnya. <strong style="margin: 0px; padding: 0px;">(RISTYAN/ Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)</strong></span></div> </div>

Kementerian PUPR Percepat Pembangunan Rusun Dengan Teknologi Pra Cetak

JAKARTA –  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan siap mempercepat pemb...

Read more »

K3 Dalam Kontrak Konstruksi Tidak Bisa Ditawar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5AtCqZeuPMYPt3M09tysb6EKl71ddd54BpY0GS6KyEOn4m2qGZjB1Xo50zOh-YaKD6OVZn7IR_lsJPauTcqGUY2tncX9EktecimY5GDpWp4x9iLNHM-Owp0fIfWhjfuttfEpfo96OUrIq/s1600/Screenshot_1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="301" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5AtCqZeuPMYPt3M09tysb6EKl71ddd54BpY0GS6KyEOn4m2qGZjB1Xo50zOh-YaKD6OVZn7IR_lsJPauTcqGUY2tncX9EktecimY5GDpWp4x9iLNHM-Owp0fIfWhjfuttfEpfo96OUrIq/s400/Screenshot_1.png" width="400" /></a></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">K3 (Kesehatan dan Kesalamatan Kerja) harus dilakukan dengan baik untuk bisa meningkatkan produktivitas penyedia jasa konstruksi di Indonesia. Hal tersebut dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat membuka Lomba dan Sarasehan Pekerja Konstruksi Tingkat Nasional 2015 di Jakarta (2/10).</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">“K3 harus dilaksanakan dengan baik untuk bisa menigkatkan produktivitas penyedia jasa kita, tanpa itu kita tidak akan bisa bersaing dengan penyedia jasa dari luar negeri. Kalau kita bisa menerapkan itu secara mandiri, maka kita akan menjadi kuat. Jadi selain <em style="margin: 0px; padding: 0px;">skill</em> dan keterampilan, K3 juga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,”tutur Menteri Basuki.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Basuki mengatakan bahwa pekerjaan di lingkungan Kementerian PUPR di tahun 2016 akan mulai melaksanakan K3 secara konsisten, salah satu caranya adalah dengan memasukkan K3 kedalam <em style="margin: 0px; padding: 0px;">pay item</em> setiap kontrak pekerjaan konstruksi.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">“Saya sepakat di lingkungan Kementerian PUPR akan memasukkan dalam <em style="margin: 0px; padding: 0px;">pay item</em> setiap kontrak dan itu sama semua, dalam satu dokumen kontrak kuantitas dan harganya sama sehingga itu tidak boleh dinegosiasikan, kalau ada yang pura pura lupa atau tidak memasukkan akan langsung gugur,”tutur Basuki.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Basuki melanjutkan bahwa setiap tahun Kementerian PUPR melaksanakan dan mengadakan lomba dan sarasehan Konstruksi Indonesia, tujuannya adalah meningkatkan produktivitas para pelaksana konstruksi di Indonesia.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">“Ini kalau tuntunan kita kita kan sedikit asal kontinyu itu yang diharapkan, karena tidak mungkin kita berubah dengan membalikkan telapak tangan pasti sedikit demi sedikit serta teratur dan konsisten,”tutur Menteri Basuki.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sementara itu Ketua Pelaksana Lomba dan Sarasehan Pekerja Konstruksi Tingkat Nasional Masrianto mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini dalam upaya memberikan apresiasi kepada tenaga kerja konstruksi yang berprestasi dan memotivasi untuk senantiasa terus menerus meningkatkan kompetensinya.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">“Peserta lomba dan sarasehan tahun ini diikuiti 23 provinsi dan 2 BUMN, meningkat dari tahun sebelumnya hanya 21 provinsi, dengan jumlah peserta ada 204 dan 33 pendamping dari 23 provinsi,”tutur Masrianto.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Adapun bidang keterampilan yang dilombakan adalah pekerjaan pemasangan batu (30 peserta), pekerjaan pembesian (24 peserta), pemasangan ubin (21 peserta), pekerjaan <em style="margin: 0px; padding: 0px;">plumbing</em> (27 peserta), pemasangan scafolding (12 peserta) juru ukur (19 peserta), juru gambar (21 peserta), operator <em style="margin: 0px; padding: 0px;">excavator</em> (19 peserta),pelaksana lapangan pekerjaan jalan (14 peserta), pelaksanaan laporan pekerjaan gedung (17 peserta). Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari. (nrm)</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Biro Komunikasi Publik</span></div> </div>

K3 Dalam Kontrak Konstruksi Tidak Bisa Ditawar

K3 (Kesehatan dan Kesalamatan Kerja) harus dilakukan dengan baik untuk bisa meningkatkan produktivitas penyedia jasa konstruksi di Ind...

Read more »

Larangan PNS Pakai Kendaraan Bermotor di Hari Jumat Menuai Kritik

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9XqqMBCmxLlGekbMTTPcty2A74iff4WbApzRGjjjmtbRwURDybrv81WrDImRikhTU6Q6bk538JQGxqtFVPl5qMaxTdhQWOkV9F02cQ9QMhHI67GpSfYYvQCORwPVNhr-4_9ELge9eqWG6/s1600/Screenshot_3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="363" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9XqqMBCmxLlGekbMTTPcty2A74iff4WbApzRGjjjmtbRwURDybrv81WrDImRikhTU6Q6bk538JQGxqtFVPl5qMaxTdhQWOkV9F02cQ9QMhHI67GpSfYYvQCORwPVNhr-4_9ELge9eqWG6/s640/Screenshot_3.png" width="640" /></a></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: 24px;"><br /></span></span> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: 24px;">SEMARANG, KOMPAS.com</span><span style="background-color: white; line-height: 24px;"> - Kebijakan pelarangan kendaraan bermotor bagi para Pegawai Negeri Sipil di Jawa Tengah. khususnya Semarang, saat berangkat dan pulang kerja tiap hari Jumat menuai kritikan.</span><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; line-height: 24px;">Pelarangan itu dinilai tidak akan berjalan efektif, sebab persoalan dasar soal transportasi tidak diselesaikan terlebih dulu. </span><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; line-height: 24px;">"Harusnya yang pertama perbaiki dulu transportasi umumnya. Saat ini, itu belum dikerjakan secara serius," ujar pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setiowarno, Senin (2/11/2015). </span><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; line-height: 24px;">Menurut dia, pelarangan menggunakan kendaraan sejalan dengan Surat Keputusan tentang Penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor bagi Instansi Pemprov Jateng tidak akan berimbas banyak pada tujuan menurunkan emisi gas. </span><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; line-height: 24px;">Sebab, peredaran emisi gas buang di perkotaan, terutama di Kota Semarang, sudah mencapai angka yang sangat tinggi.  "Asap knalpot kendaraan bermotor saja sudah </span><em style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;">nyumbang</em><span style="background-color: white; line-height: 24px;"> emisi di atas 70 persen," tambah dia. </span><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; line-height: 24px;">Kendati demikian, dia menilai, larangan Gubernur Jateng itu unik, serta menarik. Larangan itu secara jangka panjang akan mengurangi laju kendaraan bermotor. </span><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; line-height: 24px;">Pada bagian lain, dia menilai Pemda juga harus menyiapkan setidaknya empat halte baru di Jalan Pahlawan, Semarang. Sebab, wilayah tersebut seperti luput dari perhatian, padahal merupakan pusat kota dan pusat Pemerintahan Jawa Tengah.</span><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; line-height: 24px;">Secara umum, Djoko berharap Pemda juga bisa menyediakan halte untuk mendukung transporasi umum yang baik. "Kebijakan larangan kendaraan itu hanya untuk hilir. Yang hulu harus juga dibenahi," ucap dia lagi. </span><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; line-height: 24px;">Sebelumnya, pada Jumat (30/10/2015) lalu, menjadi hari pertama PNS di Jateng dilarang memakai kendaraan bermotor untuk berangkat dan pulang kerja. </span><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; line-height: 24px;">Larangan itu, menurut Ganjar, untuk mengurangi emisi gas yang keluar dari kendaraan bermotor. Ganjar ingin agar instintusinya menjadi pionir dalam menurunkan emisi gas. </span><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; line-height: 24px;">Ia meyakini uji coba itu akan berhasil. Sehingga muncul efek lain, yakni kelancaran arus lalulintas di Semarang.</span></span></div>

Larangan PNS Pakai Kendaraan Bermotor di Hari Jumat Menuai Kritik

SEMARANG, KOMPAS.com  - Kebijakan pelarangan kendaraan bermotor bagi para Pegawai Negeri Sipil di Jawa Tengah. khususnya Semarang, saat ...

Read more »

Asosiasi Profesi Berperan Dalam Penyiapan SDM Jasa Konstruksi Berstandar Internasional.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia-LZtGyVUDTrx1A2-L6XGGkdgSiRKztQ2VJUCH4_Iqj8UhpD9ZumGhwPt6UC_oGbjDNBN9cybJY9nkcfmCsN1atBYu-rCUx3JIQY3O_JRLOgJtiTj-pRbuU3XpwuB7c969Ux459TgXZJW/s1600/Screenshot_1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia-LZtGyVUDTrx1A2-L6XGGkdgSiRKztQ2VJUCH4_Iqj8UhpD9ZumGhwPt6UC_oGbjDNBN9cybJY9nkcfmCsN1atBYu-rCUx3JIQY3O_JRLOgJtiTj-pRbuU3XpwuB7c969Ux459TgXZJW/s400/Screenshot_1.png" width="400" /></a></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Perdagangan bebas menuntut setiap orang harus mampu menjadi professional. Keprofesionalan itu dibuktikan dengan tanda bukti kemampuan diri yang berlaku internasional, Indonesia sebagai bagian dari pasar global, terdekat menghadapi MEA. Selain itu, Indonesia juga diharapkan masuk dalam keanggotaan TPP (<em style="margin: 0px; padding: 0px;">Trans Pasific Partnership</em>). Bila Indonesia sudah masuk dalam keanggotaan ini, maka yang akan dituntut bukan hanya kemandirian ekonomi tetapi juga keberdayaan kompetensi SDM, standar kompetensi SDM, bila tidak, SDM Indonesia tidak akan mampu bermain dalam perdagangan bebas.</span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Demikian diutarakan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Yusid Toyib, pada arahannya didepan para pengurus DPP dan DPD Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI), Sabtu (31/10) di Bandung.</span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kehadiran asosiasi-asosiasi yang berkualitas, termasuk ASTTI diharapkan terus dan mampu memberikan sumbangsih nyata terutama dalam penyiapan SDM yang berstandar Internasional. Kehadiran para tenaga teknik sangat dibutuhkan dalam pembangunan Indonesia. Hasil karyanya menjadi bagian tak terlepas dari upaya konektivitas dan menyejahterakan rakyat. Untuk mendukung itu maka tenaga di bidang keteknikan yang kompeten dan berstandar sangat dibutuhkan guna mewujudkan mutu infrastruktur yang layak.</span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Diketahui pemerintah bertugas menyiapkan regulasi dan mengawasi. Sedangkan publik diharapkan mampu berperan aktif dalam setiap sesi pembangunan, “misal, dengan menyiapkan dan menciptakan tenaga-tenaga terampil dan ahli di bidangnya” ujar Yusid.</span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Seperti bersama-sama diketahui, DPR dan Pemerintah sedang menyusun RUU Jasa Konstruksi menggantikan UU No.18 tahun 1999. RUU yang merupakan inisiasi DPR ini diharapkan hadir untuk dapat menjawab memperkuat eksistensi para pelaku di bidang konstruksi yang notabene di dalamnya banyak dilakoni oleh para insinyur.</span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sebagai informasi bahwa saat ini RUUJK telah disampaikan kepada Presiden RI tertanggal 13 Oktober 2015. Selanjutnya Pemerintah akan menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan hasilnya akan dibahas bersama-sama dengan Panitia Kerja DPR dan diharapkan pada akhir tahun 2015, RUU ini dapat disepakati menjadi UU Jasa Konstruksi menggantikan UU Jakon No. 18/1999.</span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Adanya usulan perubahan tersebut dilandasi dari sebuah tantangan penyelenggaraan jasa konstruksi sudah banyak berubah dan semakin besar, termasuk mengisyaratkan Klasifikasi usaha disesuaikan dengan <em style="margin: 0px; padding: 0px;">Central Product Classification/ KLBI.</em></span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Lingkungan strategis telah berubah dengan diberlakukannya UU Ketenagakerjaan, UU Keinsinyuran, UU Kelistrikan sehingga perlu diharmonisasikan. Serta, tuntutan untuk melakukanpeningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan juga pembinaan terus bergulir, kemudian penyelenggaraan, penegakan hukum, partisipasi masyarakat dan keamanan, keselamatan dan kesehatan konstruksi menjadi hal yang mutlak dilakukan.</span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Atas hal tersebut, pembagian tugas dalam pembinaan ke depan akan lebih dipertegas dan terstruktur antara Pemerintah Pusat dan peran Daerah, “selain itu akan ada kebijakan yang lebih mengedepankan dan melindungi pengusaha lokal terutama di daerah, demi kelancaran pekerjaan Konstruksi,” ujar Yusid Toyib</span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Selain itu terkait masalah keterlibatan masyarakat salah satunya yaitu mengenai tuntutan perorangan atau organisasi melalui pengaduan tidak serta merta akan menghentikan pekerjaan, karena proses ini akan memperlambat proses pembangunan inrastruktur di Indonesia.</span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">“Kemudian sorotan tentang peningkatan mutu tenaga kerja, diharapkan peranan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan asosiasi akan terlibat, asosiasi profesi harus fokus pada keahlian satu bidang”, kata Yusid Toyib. Selain itu Pemerintah juga menerapkan standar remunerasi minimal yang baik sebagai bagian dari upaya penghargaan terhadap karya konstruksi.</span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sementara itu, keterlibatan Asosiasi menurut, anggota DPD ASTTI Medan, Murniarti Pasaribu beranggapan, ke depan Pemerintah perlu menetapkan kriteria untuk menentukan asosiasi yang berhak dan berkompeten melakukan verifikasi & validasi terkait dengan sertifikasi Tenaga Ahli.</span></div> <div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Harapan, dari DPD Sulawesi Selatan, LPJK harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai integritas tinggi, dengan tidak ada aspek komersialisasi, serta Pembentukan USTK (unit sertifikasi tenaga kerja) bentukan masyarakat perlu terus didorong, sebagai bagian dari peningkatan peran asosiasi dalam mendorong percepatan sertifikasi (dnd).</span></div> </div>

Asosiasi Profesi Berperan Dalam Penyiapan SDM Jasa Konstruksi Berstandar Internasional.

Perdagangan bebas menuntut setiap orang harus mampu menjadi professional. Keprofesionalan itu dibuktikan dengan tanda bukti kemampuan d...

Read more »

15 Ruas Tol Mengalami Penyesuaian Tarif

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPSTRsVhwFNAdHgM0kM017vDw_S7A_DiT9OiGwMnQhtLaZJBwvT89NCsuI5TEz2dek1wAU1ORdX-85G-_MtNnO6tjzflXTcpizRlTCm1gJACi6YidkFmLJXknwiWCw08P49cUjAe5XDHAz/s1600/Screenshot_1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="301" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPSTRsVhwFNAdHgM0kM017vDw_S7A_DiT9OiGwMnQhtLaZJBwvT89NCsuI5TEz2dek1wAU1ORdX-85G-_MtNnO6tjzflXTcpizRlTCm1gJACi6YidkFmLJXknwiWCw08P49cUjAe5XDHAz/s400/Screenshot_1.png" width="400" /></a></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Mulai 1 November 2015 pukul 00.00 WIB berlaku tarif baru untuk 15 ruas jalan tol. Ruas tol tersebut adalah ruas akarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), Jakarta - Tengerang, Jalan Tol Dalam Kota, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, Padalarang - Cileunyi, Semarang Seksi A,B,C, Surabaya-Gempol, Palimanan - Plumbon-Kanci, Cikampek-Purwakarta-Padalarang, Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Serpong - Pondok Aren, Tangerang-Merak, Ujung Pandang Tahap I dan II, Pondok Aren Bintaro Viaduct - Ulujami dan Bali Mandara. Tarif baru ini mengacu pada UU No 38 Tahun 2014 tentang jalan (pasal 48 ayat 3) dan juga Peraturan Pemerintah no 15 tahun 2015 tentang jalan tol.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Tarif baru ini ditetapkan setiap 2 tahun sekali yang dihitung berdasarkan tarif lama dan disesuaikan dengan inflasi. "Penyesuaian tarif sesuai laju inflasi sekitar 9-15%. jadi dihitung sepanjang ruas dan ada tetimbangnya. Jadi tidak serta merta naik sampai 14%," kata Direktur Operasi PT Jasa Marga Cristanto Priyambodo saat menggelar jumpa pers di Kantor PT Jasa Marga Jum'at (30/10). Dia menambahkan dari 15 ruas, sebanyak 11 ruas merupakan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga dan sisanya oleh operator lain diantaranya PT Margautama Nusantara PT Bintaro Serpong Damai, dan PT Citra Marga Nusapala Persada.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 18px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dirinya menyatakan rencana penyesuaian tarif ini sebelumnya sudah disosialisasikan kepada masyarakat sejak September 2015 lalu dan usulan kenaikan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak Juni lalu. "Terkait penyesuaian ini akan kami lakukan konsolidasi dengan rekan-rekan BUJT tentang apa yang harus dilakukan untuk lancarnya penyesuaian tarif. Sosialisasi juga kami sampaikan melalui spanduk di ruas-ruas jalan tol," tambah Christanto. (nrm)</span></div> </div>

15 Ruas Tol Mengalami Penyesuaian Tarif

Mulai 1 November 2015 pukul 00.00 WIB berlaku tarif baru untuk 15 ruas jalan tol. Ruas tol tersebut adalah ruas akarta-Bogor-Ciawi (Jago...

Read more »

Larangan PNS Pakai Kendaraan Bermotor Mulai Jumat Besok

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj520bObTHBXGCdPEy_cPMWGvcHtXMog2gmLgSPQE5rxjcK9avL6mXouRRqguYKwrezbg5hapBD63RwfnQSjVlMATc72f4im1jWNcBctkz9Y2DRdYkNVs9FrzmDxEyTrBNrbNtKofM_fmfB/s1600/XjLv5AbJGz.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj520bObTHBXGCdPEy_cPMWGvcHtXMog2gmLgSPQE5rxjcK9avL6mXouRRqguYKwrezbg5hapBD63RwfnQSjVlMATc72f4im1jWNcBctkz9Y2DRdYkNVs9FrzmDxEyTrBNrbNtKofM_fmfB/s640/XjLv5AbJGz.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="background-color: white; line-height: 21px;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white; font-family: Verdana, sans-serif; line-height: 21px;">SEMARANG -- Seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dilarang menggunakan kendaraan bermotor pada saat berangkat kerja setiap Jumat. Hal itu sebagai upaya mengurangi pencemaran udara dari emisi gas buang.</span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif; line-height: 21px;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white; line-height: 21px;">"Kebijakan ini perlu disosialisasikan, saya tidak ingin ini menjadi SK yang mati (tidak dilaksanakan) dan saya ingin diberlakukan setelah SK (surat keputusan) berjalan," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Senin (19/10).</span></div> <span style="background-color: white; line-height: 21px;"><div style="text-align: justify;"> Kebijakan mengenai pelarangan PNS lingkungan Pemprov Jateng menggunakan kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas, setiap Jumat itu tertulis pada SK  Gubernur Jawa Tengah bernomor 55/54 Tahun 2015 tentang Penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor bagi Instansi Pemprov Jateng Tahun 2015-2020. Pada poin ketiga huruf a dan b di SK Gubernur Jateng itu disebutkan bahwa kendaraan dinas boleh digunakan jika PNS mendapat tugas di luar lingkungan kerja dan telah memperoleh persetujuan atasan masing-masing.</div> </span><span style="background-color: white; line-height: 21px;"><div style="text-align: justify;"> Pada poin keempat Huruf a dijelaskan bahwa untuk triwulan pertama setelah penetapan SK, hari tanpa motor dilaksanakan oleh jajaran PNS Pemprov Jateng pada hari Jumat pekan keempat di setiap bulannya. Untuk triwulan kedua kebijakan itu dilaksanakan pada hari Jumat pekan ketiga dan keempat setiap bulannya. Sedangkan pada triwulan ketiga dilaksanakan setiap Jumat.</div> </span><span style="background-color: white; line-height: 21px;"><div style="text-align: justify;"> Menurut Ganjar, penerbitan SK tersebut didasarkan pada sejumlah aturan di atasnya, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Saat ini, Ganjar  mengatakan, masih dibahas alat transportasi apa yang akan digunakan oleh jajaran PNS untuk berangkat dan pulang bekerja setiap Jumat agar tidak mengganggu kinerja yang bersangkutan.</div> </span><span style="background-color: white; line-height: 21px;"><div style="text-align: justify;"> "Bisa saja nanti sehari PNS 'ngantor' memakai sepeda atau kemungkinan aturan lalu lintas pada ruas jalan tertentu," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.</div> </span><span style="background-color: white; line-height: 21px;"><div style="text-align: justify;"> Terkait dengan pelarangan PNS berangkat kerja menggunakan kendaraan bermotor setiap Jumat itu, Ganjar meminta masukan dari berbagai kalangan masyarakat agar salah satu kebijakan Pemprov Jateng dapat berjalan optimal.</div> </span></span><br /> </div>

Larangan PNS Pakai Kendaraan Bermotor Mulai Jumat Besok

SEMARANG -- Seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dilarang menggunakan kendaraa...

Read more »