Pemerintah lakukan sertifikasi pekerja konstruksi demi meningkatkan tenaga kerja yang berdaya saing global untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sekitar 400 ribu tukang akan menerima sertifikasi, sesuai dengan pernyataan Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian PUPR Masrianto seusai acara pembukaan pembekalan dan fasilitas uji kompetisi tukang bangunan umum menggunakan Mobile Training Unit (MTU) (12/11).
Acara yang dilakukan di kota Kendal tersebut dihadiri oleh tiga anggota Komisi V DPR RI yaitu Fathan, Damayanti Wisnu P, dan Alamudin Rois. Dari 7,3 juta pekerja konstruksi Indonesia, diketahui hanya 10% pekerja yang sudah memiliki sertifikat kompetensi.
Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kementerian PUPR, Rahman Arif mengatakan bahwa melalui uji kompetensi ini, diharapkan kualitas para tenaga kerja dapat terjamin dan diakui. Sehingga, daya saing dengan tenaga kerja juga meningkat.
Program ini dilaksanakan dibeberapa kota di Jawa Tengah seperti Brebes, Kendal, dan Pekalongan. Anggota Komisi V DPR yang turut hadir, Damayanti Wisnu juga mendukung program pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemungkinan akan banyak tenaga kerja Indonesia yang sudah terampil namun belum memiliki sertifikasi mendasari upaya Kementerian PUPR untuk menjalankan program ini dan siap bersaing di pasar bebas.
Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian PUPR, Masrianto menyatakan targetnya pada tahun 2019, satu juta tenaga kerja Indonesia sudah bersertifikat dengan rincian 150 ribu tenaga ahli dan 850 ribu tenaga terampil. (cha)
Post a Comment