Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Komisi V DPR RI kemarin (14/9) kembali membahas RKP dan RAPBN Tahun 2016 yang akan dialokasikan untuk Kementerian PUPR. Usulan semula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yakni sekitar Rp 178 Triliun. Namun seiring dengan kebijakan pemerintah, setelah penajaman Kementerian PUPR dialokasikan pagu anggaran sekitar Rp 103,8 Triliun. Dikarenakan selisih yang dibutuhkan terlalu jauh, Basuki melalui Komisi V meminta bantuan supaya pagu RAPBN 2016 untuk Kementeriannya ditambah.
“Kami berharap angka yang pernah diusulkan dalam rapat sebelumnya (24/6) dapat dipenuhi. Setidak-tidak ada kenaikkan angkanya. Pagu anggaran RAPBN per Juli (2016) sudah meningkat (106,4 T), namun setelah ada penajaman menjadi berkurang ( 103, 8 T),” tutur Menteri Basuki.
Basuki menjelaskan, penurunan angka pagu anggaran itu dikarenakan adanya pemotongan oleh Bappenas/Kementerian Keuangan yang diperuntukkan bagi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (DPDTT). Hal itu dikarenakan adanya fungsi nomenklatur seperti Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sumber Daya Air Irigasi Desa (P4 ISDA) dan Pogram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, yang cenderung menjadi wewenang Kementerian DPDTT.
Akibat menurunnya pagu anggaran dimaksud, maka beberapa paket pekerjaan yang semula sebelumnya sudah dibahas dengan Komisi V DPR RI, terdapat pergeseran. Misalnya: untuk untuk mengejar target suksesnya program Ditjen Cipta Karya yakni 100 0 100. Dan program Ditjen Sumber Daya Air seperti pengaman pantai. Imbasnya, volume pekerjaan menjadi berkurang.
Dalam rapat beberapa anggota Komisi V DPR RI memberikan masukan kepada Kementerian PUPR. Antara lain: Dapil dari NTT, Syahrulan Puwa Sawa menghimbau Kementerian PUPR untuk memprioritaskan pengamanan pantai di Flores. Dia melihat anggaran 2016 tidak masuk dalam perencanaan program. Padahal seharusnya dicantumkan. Menyikapi masalah ini Basuki berjanji akan memperhatikan dan berupaya memprioritaskan usulan tersebut.
Anggota Komisi V DPR RI Noesyirwan Soejono, menghimbau Kementerian PUPR ke depan lebih memperhatikan kondisi Sungai-Sungai Besar yang dimungkinkan dapat diberdayakan menjadi sumber pembangkit tenaga listrik. Sementara itu Muhidin (Wakil Komisi V), memberikan apreasiasi terkait keberanian Menteri PUPR menggalakan program sejuta rumah. Menurutnya, program itu dapat mengurangi kekurangan backlog yang sulit untuk dikejar. Sejalan dengan itu, dia menghimbau tahun-tahun ke depan dapat ditingkatkan targetnya menjadi di atas angka 1 juta rumah per tahun.
“Bila nanti target ini berhasil, kami jajaran Komisi V akan membantu pemerintah mensosialisasikan program sejuta rumah kepada masyarakat di daerah-daerah”. Ujar Muhidin.
Menjawab pertanyaan anggota dewan terkait kekhawatiran penyerapan anggaran tahun 2015, Menteri PUPR menjelaskan bahwa jajarannya berupaya agar pada akhir tahun ini capaian angkanya mencapai sekitar 93%. Ditegaskan, terhitung hari ini, jam 17.30 WIB. Penyerapan sudah 35,02%. Akhir Oktober (60%), dan akhir November (70 %).
Menteri PUPR memaparkan, skala prioritas program 2016 mendatang antara lain membangun Rumah Susun Pasar Rumput : 4.300 unit, 2 tower, 27 lantai. Rumah Susun Pasar Minggu : 2.000 unit, 2 tower, 25 lantai. Membangun Rumah Susun sebanyak 2 tower, membangun Rumah Khusus sebanyak 640 unit di kawasan perbatasan Kalimantan. Disamping juga membangun perumahan untuk TNI Polri berupa rumah Susun 2.750 unit dan Rumah Khusus 1.250 unit. (Sony)
Biro Komunikasi Publik
Post a Comment