Program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke depan tidak bisa dilaksanakan secara terpusat melainkan harus melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat umum. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan bisa mengoptimalkan kearifan lokal yang ada sehingga tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di daerah.
"Penyelenggaraan pembangunan rumah tidak bisa dilakukan secara sentralisasi tapi harus melibatkan Pemda. Salah satunya dengan mengoptimalkan potensi kearifan lokal sehingga masyarakat juga bisa ikut berperan dalam program perumahan," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin saat membuka kegiatan Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015 di Jakarta, Rabu (4/8).
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR selama empat hari mulai tanggal 4 - 7 Agustus 2015 di Hotel Mercure, Jakarta dan diikuti oleh perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia.
Menurut Syarif, Kementerian PUPR tidak akan dapat menyelesaikan masalah perumahan sendirian mengingat anggaran perumahan yang ada saat ini masih belum mencukupi untuk memberikan perumahan yang layak kepada seluruh masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan melibatkan sektor swasta, masyarakat dan Pemda serta dana-dana non APBN untuk meningkatkan penyediaan hunian bagi MBR.
"Saat ini Kementerian PUPR memiliki program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden pada tanggal 29 April 2015 lalu dan diikuti oleh sejumlah Pemda. Namun belum semua Pemda tahu akan program tersebut dan kami harap mereka bisa pro aktif dalam program tersebut," imbuhnya.
Program sejuta rumah, terangnya, bukan berarti Kementerian PUPR membangun rumah sebanyak satu juta unit lalu dibagi-bagi kepada masyarakat di daerah-daerah. Namun, pemerintah berusaha agar seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan bisa terlibat dalam program perumahan untuk MBR.
Lebih lanjut, Syarif menerangkan, penanganan masalah perumahan di daerah tentunya berbeda - beda dan perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pemda pun memiliki program serta alokasi anggaran perumahan dalam APBD nya dan hal itulah salah satu kunci keberhasilan program perumahan.
"Banyak juga Pemda yang berhasil dalam penanganan program perumahan di daerahnya. Hal yang paling penting adalah komitmen Pemda untuk melakukan program perumahan karena masyarakat masih membutuhkan bantuan untuk mewujudkan rumah layak huni," harapnya. (rityan)
Biro Komunikasi Publik
Post a Comment