Pada reses masa persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015, rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V, Lasarus, melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur (03-05 Agustus 2015). Dalam kunjungan ini, rombongan yang didampingi oleh kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V, melihat kemajuan pembangunan infrastruktur sekaligus permasalahan dalam pembangunan infrastruktur sebagai masukan dalam penyusunan APBN 2016.
Pada hari pertama, rombongan melakukan kunjungan ke Kota Samarinda bertemu dengan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Sa’bani yang menyampaikan pentingnya dukungan DPR dan Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur, terutama dalam penyelesaian infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) di Provinsi Kaltim.
Dibidang jalan, infrastruktur yang dibutuhkan diantaranya pembangunan duplikasi dari Jembatan Mahakam, yang kini sudah tidak mampu menampung padatnya arus lalu lintas masuk dan keluar Kota Samarinda sehingga pada jam sibuk harus dilakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Selain itu, pembangunan Jembatan Pulau Balang menjadi bagian penting bagi terkoneksinya Trans Kalimantan serta penyelesaian pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.
Di bidang sumber daya air, penanganan kebocoran intake Waduk Manggar yang mengancam ketersediaan air baku untuk Kota Balikpapan dan sekitarnya perlu mendapatkan penanganan segera. Dalam penjelasannya, Kepala BWS Kalimantan III, Jarot Widyoko menyebutkan bahwa kegiatan Rehabilitasi Intake Waduk Manggar dijadwalkan selesai pada Bulan Desember 2015. Kegiatan ini sangat vital untuk memastikan ketersediaan air baku di Kota Balikpapan dan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur, terutama akibat kebocoran pada intake lama. Ke depan, kegiatan Bidang SDA di Provinsi Kalimantan Timur akan ditekankan pada pengembangan sumber-sumber air baku untuk mendukung Bendungan Manggar yang kini telah berusia lebih dari 30 tahun sekaligus mendukung program pembangunan 65 waduk Pemerintah Kabinet Kerja.
Dalam Bidang Bina Marga, Kepala BBPJN VII, Bastian Sihombing menyampaikan bahwa penanganan jalan dan jembatan Provinsi Kalimantan Timur ke depan akan fokus pada penyelesaian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang saat ini akan memasuki tahap lelang investasi dan Pembangunan Jembatan Pulau Balang yang akan segera memasuki tahap konstruksi. Terkait dengan pembangunan Duplikasi Jembatan Mahakam yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi, akan dikaji lebih lanjut mengenai kemungkinan alokasi APBN dalam proyek tersebut.
Dalam kunjungan ini Komisi V juga berkesempatan untuk meninjau penataan kawasan kumuh perkotaan di Kawasan Muara Rapak Kota Balikpapan, yang diantaranya melaksanakan pekerjaan drainase untuk permukiman padat yang menjadi langganan banjir ini. Ketua Rombongan, Lasarus, mengatakan hasil kunjungan kerja ini akan menjadi pertimbangan Komisi V dalam membahas RAPBN 2016 dengan Pemerintah. Khusus untuk pembangunan jalan perbatasan atau jalan nasional yang melintasi kawasan hutan lindung atau taman nasional di Pulau Kalimantan yang tertunda karena terkait dengan Kementerian Kehutanan, Komisi V berjanji membicarakannya dengan Presiden agar dapat segera diselesaikan, "Akan kami bicarakan dengan Presiden agar pembangunan jalan yang melintasi kawasan hutan lindung atau taman nasional ini dapat segera diselesaikan" tutupnya. (uk/mar)
Post a Comment