GuidePedia

0

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara selama tiga hari yakni tanggal 3 – 5 Agustus 2015. Rombongan Komisi V DPRI RI dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR R Michael Wattimena. Dari Kementerian PUPR, Komisi V didampingi Kepala BPJN I Paul Ames Halomoan, Kepala BWS Sumatera II Barru Panjaitan, serta para perangkat pemerintah provinsi dan pejabat kementerian/lembaga yang menjadi mitra Komisi V DPR RI.
Hari pertama kunjungan, rombongan menempuh perjalanan melalui darat berjarak 150 km. Rute dimulai dari Medan – Panguruan, Kabupaten Samosir – Brastagi – Kabanjahe – Simpang Sidikalang – Tele Samosir sekaligus meninjau kondisi umum jalan nasional dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Sesampainya di Kabupaten Samosir, rombongan menyempatkan meninjau jalan lingkar dalam Pulau Samosir. Rombongan disambut oleh Bupati Samosir dan pejabat terkait antara lain Bupati Humbang Humbang Hasundutan, Bupati Dairi, Bupati Pakpak Bharat, dan Bupati Karo. Kegiatan kunker dilanjutkan dengan pertemuan untuk mendengar aspirasi dari masing-masing bupati terkait dengan pembangunan infrastruktur di daerah masing – masing.
Hari kedua rombongan menuju Kabupaten Tapanuli Utama meninjua Bendung Sidilanitano yang berlokasi di Desa Paniaran, Kecamatan Siborong – borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Dilanjutkan dengan pertemua dengan Bupati Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Labuan Batu. Keesokan harinya rombongan melalui akses jalan menuju Bandara Silangit sekaligus melakukan perjalanan pulang menuju Jakarta. 
Sebagai informasi, Tol Trans Sumatera Koridor  Bakauheni- Banda Aceh, menelusuri lintas timur Sumatera dengan panjang sekitar 2.017 km. Feeder dengan panjang mencapai 720 km. Menghubungkan 8  kota besar (PKN), 8 bandara pengumpul, 6 pelabuhan internasional. Tol tersebut juga erkoneksi dengan Jembatan Selat Sunda dan jalan tol Trans Jawa. Tol Trans Sumatera merupakan bagian dari ASEAN/ASIAN Highways. Pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera dapat mengurangi beban lalu lintas dan biaya pemeliharaan jalan lintas.(adi/ind)
Biro Komunikasi Publik

Post a Comment

 
Top