Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus, mengatakan bahwa pemerintah menargetkan ada 8 (delapan) perijinan terkait dengan pemanfaatan lahan khususnya untuk perumahan selesai. Hal tersebut diungkapkan Maurin dalam pengarahan pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan FLPP Tahun 2015 Dalam Rangka Percepatan Untuk Mendukung Program Sejuta Rumah untuk Rakyat di Hotel Ramada Bintang Bali Resort, Bali, Kamis (8/10).
Lebih jauh lagi Maurin mengatakan bahwa terkait perijinan ini, pihaknya selalu melakukan evaluasi. "Kami dalam hal ini bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selalu mengadakan evaluasi hal - hal terkait perumahan, salah satunya tentang perijinan. Untuk perijinan lahan seluas dua puluh lima hektar ada sekitar dua puluh empat perijinan sementara untuk skala dibawah dua puluh lima hektar ada dua puluh perijinan. Melihat banyaknya perijinan tersebut, kami menginginkan perijinan itu dipersingkat. Target kami adalah hanya delapan perijinan", terang Maurin.
Masih dalam kesempatan yang sama, Maurin juga mengatakan bahwa masalah tanah atau lahan ada pada pemerintah daerah. "Dengan adanya otonomi daerah maka saya berharap pemda dapat memaksimalkan perannya untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan tanah," tutur Maurin.
Selain perijinan, masalah lain yang terkait dengan perumahan adalah ketersediaan lahan, infrastruktur, kredit konstruksi, material dan tenaga kerja. Hal tersebut ungkap Maurin harus dapat diatasi untuk menjaga kestabilan harga rumah.
Maurin juga meyakinkan seluruh stakeholder bidang perumahan bahwa pemerintah akan menjaga kestabilan harga rumah lewat penganggaran yang tepat. "Alokasi anggaran tahun 2016 untuk pembiayaan perumahan lewat KPR FLPP adalah sebesar 12,5 triliun rupiah dan diharapkan dapat menstabilkan harga rumah. Apabila alokasi anggaran tersebut tidak cukup maka pemerintah dapat menganggarkan kembali lewat APBN-Perubahan", ungkap Maurin.(sri)
Biro Komunikasi Publik
Post a Comment