Ditjen Pembiayaan Perumahan Berikan Bimtek Kepada Pemda dan Jasa Keuangan

Tantangan di bidang perumahan dan pemukiman dalam pembangunan sejuta rumah begitu besar. Mulai dari masalah pertanahan, pembiayaan perumahan dan masalah infrastruktur serta perizinan, maka sangat dibutuhkan sinergitas yang maksimal antara pemerintah pusat,  pemerintah daerah serta para perbankan dan pengembang. Demikian diungkapkan oleh Maurin Sitorus, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan dalam acara Pelaksanaan Pembinaan dan Bantuan Teknis Sistem Pembiayaan Perumahan, Selasa (3/11) di Bandung.

Acara ini  diadakan guna memberikan pembinaan tentang pembiayaan perumahan kepada pemda dan jasa keuangan. Dalam acara ini, dibahas mengenai Bukti Kepemilikan dan Sertifikasi Hak atas Tanah serta Pengadaan Tanah untuk Perumahan, Kredit Kontruksi, dan Sosialisasi Mengenai Permen PUPR terkait FLPP dan Perubahannya serta Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan. Turut serta meramaikan acara Pemda, Perbankan, kementerian terkait dan para pelaku pembangunan lainnya.

Maurin sangat berharap, forum ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan akan pembiayaan perumahan. Sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Suksesnya program sejuta rumah, terletak dari bagaimana Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah yang layak huni. Karena dari sebuah rumah yang layak akan tumbuh sebuah generasi yang berkualitas yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan sebuah bangsa.

Bentuk keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah perumahan salah satunya dengan menyederhanakan perizinan. Hal ini dilakukan dengan cara memangkas alur perizinan menjadi 8 jenis perijinan dengan waktu paling lambat 14 hari kerja untuk skala besar dan 9 hari kerja untuk skala kecil dengan menjadikan dokumen lainnya hanya sebagai persyaratan dan menghapus perizinan yang tumpang tindih. “Diharapkan dengan penyederhanaan perizinan ini, bisa mempercepat pembangunan rumah bagi MBR,” ungkap Maurin tegas.(Kompu Ditjen Pembiayaan Perumahan)