Pembangunan infrastruktur di Indonesia perlu mempertimbangkan fenomena bencana alam yang kerap terjadi di negeri ini. Selain itu, pembangunan infrastruktur sumber daya air, transportasi dan pemukiman harus sejalan dengan arah kebijakan penataan ruang agar sesuai dengan arah kebijakan penataan ruang agar sesuai dengan pola dan struktur pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan, baik di tingkat kawasan, kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat Nasional. Untuk menjamin keselarasan ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membentuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menjadi keynote speech pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Badan Penanggulangan Bencana (8/9), di Pusdiklat BNPB, Sentul Bogor yang di ikuti oleh seluruh Kepala BPBD Provinsi.
Lebih lanjut Basuki mengatakan, dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan kebencanaan kita perlu mengoptimalkan dan mensinergikan potensi yang kita miliki. “Untuk menghadapi perubahan pola dan intensitas hujan kita perlu mengoptimalkan reservoir-reservoir alami, misalnya danau, situ, palung sungai, maupun penampung air buatan antara lain bendungan, embung dan kolam retensi banjir", kata Basuki.
Reservoir menurut Basuki, diperlukan untuk menampung intensitas hujan yang meningkat serta meredam puncak banjir dan menggunakannya di musim kemarau.
Pada bagian lain dikatakan, untuk mengurangi resiko bencana, optimasi potensi dari berbagai institusi merupakan hal yang penting, Kementerian PUPR juga sangat aktif dalam penyusunan dan pembaharuan Peta Gempa Indonesia. Peta yang dimiliki bersama saat ini dikeluarkan pada tahun 2010.
Sejak saat itu penelitian-penelitian kegempaan terus berkembang serta kejadian gempa yang terjadi selama 5 tahun terakhir, baik di Indonesia maupun di negara lain perlu diakomodasi dalam Peta Gempa Indonesia.
Acara Rakernas Pimpinan Bidang Penanggulangan Bencana yang mengusung tema "Mewujudkan Pembangunan Nasional 2015-2019 Yang berbasis Pengurangan Resiko Bencana" dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif dan Ketua Badan Metreologi dan Klimatologi dan Geofisika Andi Eka Sakya. (iwn)
Biro Komunikasi Publik
Post a Comment