Meskipun progres keuangan Direktorat Jenderal Bina Marga saat ini baru senilai 34 persen, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto W. Husaini tetap optimis menargetkan penyerapannya dapat 100 persen. Hal tersebut dilihat dari tren semakin meningkatnya progres keuangan dan progres fisik yang dilakukan Ditjen Bina Marga. Progres keuangan pada Maret-April yang hanya 3,49 persen naik menjadi 4,91 persen pada bulan selanjutnya dan diikuti pula peningkatan pada tiga bulan selanjutnya masing-masing sebesar 6,16 persen, 6,65 persen dan 9 persen.
“Begitu pula untuk progres fisik, yang pada Maret ke April hanya 1,9 persen meningkat pada April-Mei menjadi 4,4 persen, naik lagi jadi 6,9 persen dan 7,26 persen dan di bulan terakhir menjadi 13 persen. Kecepatan semakin kencang, akan kita kejar penyerapannya,” tutup Hediyanto.
Sementara itu Hediyanto mengkritik penerapan Rencana Kas (Rankas) 2015 yang dinilainya menghambat proses percepatan penyerapan anggaran APBN yang sedang dilakukannya. Dengan pemberlakukan Rankas 2015 saat ini, Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) baru mendapatkan jawaban atau respons setelah lima hari kerja.
“Pembayaran agak lama, kenapa tidak secepatnya dijawab dan dibayar. SPM kita masukan ke KPPN baru lima hari dapat jawaban kemudian baru kembali lagi ke kita,” ungkap Hediyanto kepada para wartawan di sela-sela Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Kamis (3/9).
Dia menambahkan, proses pembayaran dapat berlangsung lebih lama, karena biasanya pengajuan SPM ke KPPN bisa memerlukan koreksi hingga dua kali. Padahal disaat yang bersamaan, proses pembayaran melalui SPM yang menggunakan alokasi APBD hanya memerlukan waktu satu hingga dua hari. Rankas 2015 merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 277 Tahun 2015 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas
“Dulu APBD yang proses pembayarannya bisa lima sampai tujuh hari, APBN hanya dua hari. Sekarang terbalik,” lanjutnya.
Kecepatan KPPN dalam memberikan jawaban atas ajuan SPM dirasa sangat penting, ditengah upaya percepatan penyerapan anggaran APBN untuk mendorong roda perekonomian nasional yang sedang lesu. Hediyanto mencontohkan Ditjen Bina Marga yang progres penyerapan keuangannya saat ini sebesar 34 persen, menargetkan proges keuangan 15 persen per bulan hingga akhir tahun.
“Di saat seperti ini, penyerapan yang kita kejar hari demi hari, dan kita targetkan 15 persen per bulan, namun prosedur sulit membuat saya susah. Mengganggu upaya percepatan di semua wilayah,” terang Dirjen Bina Marga. (KompuBM)
Biro Komunikasi Publik
Post a Comment