BPIW Bertekad Mempercepat Keterpaduan Pembangunan Infrastuktur PUPR

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Hermanto Dardak mengatakan tantangan yang dihadapi Pemerintah saat ini adalah disparitas antar wilayah yang relatif masih tinggi terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).  “Masalah disparitas wilayah harus diatasi. Hal ini sesuai dengan agenda Nawacita Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa pembangunan dimulai dari pinggiran,” terang Dardak dalam acara Wide Shot segmen Public Corner di Studio Metro TV, Jakarta (30/9).

Hermanto menyatakan, sebagai unit organisasi baru dibawah Kementerian PUPR, BPIW hadir memiliki tugas untuk memastikan infrastruktur yang dibangun terpadu dengan pembangunan kawasan, sehingga infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat akan dapat melayani beberapa hal, seperti melayani produksi di kawasan industri, melayani aktivitas perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, dan melayani ekspor ke pelabuhan. Sehingga, interaksi tersebut menjadi salah satu dari refleksi pertumbuhan wilayah.

Menurut Dardak, sebagai negara kepulauan dengan tingkat kemajuan yang beragam, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menuangkan dalam 35 WPS yang dibagi menjadi wilayah yang sudah berkembang, sedang berkembang dan wilayah pengembangan baru, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sebagai wilayah pertumbuhan dan wilayah tersebut memang perlu dikembangkan. Oleh karena itu, nantinya akan ada penanganan infrastruktur pekerjaan umum dan infrastruktur non-pekerjaan umum yang dituangkan dalam masterplan dan rencana lima tahun Kementerian PUPR. Hal tersebut tertuang dalam salah satu produk unggulan BPIW yaitu, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR tahun 2015 – 2019 yang saat ini sudah diterbitkan.

“Supaya terpadu antara infrastruktur dan kawasan, strateginya adalah bagaimana melihat ketika berinvestasi di suatu wilayah, maka akan mendapatkan benefit yang lebih bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, tentunya melalui identifikasi tantangan yang dihadapi di kawasan tersebut. Dalam hal ini, Kementerian PUPR memberikan dukungan infrastruktur secara terpadu sehingga produksi kawasan tersebut menjadi lebih efisien,” ungkap Dardak.

“BPIW diharapkan dapat meningkatkan kehandalan infrastruktur PUPR di wilayah timur dan wilayah perbatasan. Intinya bagaimana mencari prioritasisasi di wilayah tersebut, dengan mencari terbosoan agar pembangunan dapat secara cepat dilakukan, misalnya komunikasi dengan instansi terkait dari segi logistik sambil membangun wilayah pengembangan baru dan diharapkan nantinya ada stimulan percepatan pembangunan wilayah. Jadi kuncinya adalah selain membangun infrastruktur, Kementerian PUPR juga membangun ekonomi dan permukiman baru,” terang Dardak saat memberikan penjelasan mengenai Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Terkait dengan pengembangan kawasan perkotaan, menurut Dardak, BPIW tengah menyusun Development Plan. DalamDevelopment Plan, kawasan perkotaan akan dianalisis berapa daya dukung dan daya tampungnya. “Prinsipnya dalam membangun perkotaan ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu melayani masyarakat dan melayani industri bisnis. Sehingga dua hal tersebut nantinya dapat dipilah secara jelas agar kota dapat dihuni dengan nyaman, sekaligus produktif antara produksi primer dan produksi kawasan industri, yang selanjutnya akan diolah dan dibawa kembali ke kota, maupun dibawa ke pelabuhan untuk distribusi antar wilayah,” tutur Dardak.(INI)