Pada hari kedua Rapat Kerja Kementerian PUPR, selain dihadiri oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di Ruang Auditorium, Kementerian PUPR, Jakarta (040915).
Jusuf Kalla mengatakan bahwa Kementerian PUPR, sebagai salah satu kementerian yang bergerak di bidang infrastruktur dan mendapatkan dana APBN yang tinggi, harus memperbanyak infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sampai dengan ke daerah yang terpencil dan daerah perbatasan.
“Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sangat dibutuhkan di daerah terpencil dan daerah perbatasan karena disana masih sangat minim infrastruktur dan menghambat kegiatan perekonomian di daerah tersebut. Roda perekonomian yang lancar akan menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakatnya sehingga pendapatan masyarakat meningkat,” kata Wapres RI, Jusuf Kalla.
Beliau melanjutkan untuk tahun anggaran 2016 Kementerian PUPR harus meningkatkan kembali kinerja agar menjadi lebih baik lagi sehingga sebaran infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono mengatakan bahwa Kementerian PUPR melakukan beberapa upaya dalam rangka mempercepat pelaksanaan anggaran TA 2015 yaitu mempercepat proses tender/pelelangan untuk paket-paket yang belum ditender/dilelang; penyelesaian pembayaran tanah; instruksi kepada balai/satker untuk segera memerintahkan kontraktor/konsultan melakukan penagihan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan; pemanfaatan sisa lelang untuk menambah volume; menyiapkan desain dan kelengkapan lainnya untuk melakukan pelelangan dini tahun 2016; pemanfaatan sisa lelang (4,23 T) untuk SID, Tanah, Pekerjaan Tambah melalui Revisi DIPA.
Beliau mengingatkan kembali bahwa kepada semua jajaran Kementerian PUPR untuk menambah personil dan alat di lapangan, serta jam kerja (7 hari seminggu) dengan 2 waktu kerja (shifting); menyusun administrasi (teknik dan keuangan); menyiapkan usulan kegiatan MYC ke Menteri Keuangan untuk Tahun 2016; melakukan evaluasi perbedaan sasaran output antara RKP dan RKAKL tahun 2016; menyiapkan dokumen pelelangan dini Agustus 2015 untuk paket-paket strategis nasional Tahun 2016 dan menyiapkan lelang paket loan yang sudah masuk greenbook.
Khusus untuk bidang sumber daya air sasaran output strategis dalam RKA-K/L pagu Anggaran TA 2016 yaitu pembangunan 22 bendungan (on going) dan 8 bendungan baru; pembangunan 75 ribu ha irigasi, rawa, tambak; rehabilitasi 94 ribu ha irigasi, rawa dan tambak; pembangunan 126,4 km pengendali banjir dan pembangunan 7,3 km pengamanan pantai.
(tin/nan/anj - datinSDA)
Post a Comment