Rencana semula, pemerintah menargetkan program 2 juta unit rumah untuk menuntaskan kekurangan (backlog) sebanyak 13,5 juta unit dilihat dari segi kepemilikan. Target itu diprediksikan mampu mengatasi kekurangan 5 tahun. Namun setelah dipertimbangkan maka angka satu juta unit rumah adalah angka yang dinilai cukup signifikan untuk dicapai. Dari total target saat ini yang sudah terbangun sebanyak 493.552 unit.
Mengingat peran permerintah dalam pembangunan rumah kurang dari 10% dari total satu juta rumah, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku koordinator di tingkat pusat perlu didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah, stakholders, khususnya dalam hal perijinan dan fasilitasi penyediaan lahan.
“Target kami semula memang 2 juta unit. Namun setelah kita exercise semua resources yang ada maka angka 1 juta adalah sangat dimungkinkan untuk direalisasikan. Tapi bagi Realestate Indonesia (REI) angka sejuta unit itu tergolong kecil,” tegas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menghadiri Forum Diskusi Kompas dengan tema: Bersama Mewujudkan Program Sejuta Rumah, Kamis (17/9) di Jakarta.
Menteri PUPR berharap, solusi yang muncul dari Forum Diskusi akan sangat dibutuhkan oleh semua pihak, mengingat pasokan rumah dirasakan sangat kurang dibandingkan dengan permintaan masyarakat. Dijelaskan, dari konsep kepemilikan besarnya backlog (13,5 juta unit). Sedangkan dari sisi penghunian besarnya 7,6 unit rumah. Disatu sisi, permintaan akan rumah dalam kurun 5 tahun ke depan khususnya dari kalangan kelas menengah diprediksikan mencapai 120 juta orang mencari rumah.
Muatan Diskusi yang digelar Kompas bekerjasama dengan REI ini dinilai Menteri PU sangat relevan karena disamping membangkitkan semangat pemerintah dalam memfasilitasi hunian rakyat, juga hasilnya (solusi) dapat dijadikan sebagai pegangan oleh berbagai pihak untuk mendukung suksesnya program pembangunan satu juta rumah.
“Saya minta Saudara yang ikut Diskusi hari ini bisa memberikan pekerjaan untuk kami pelajari Sshingga program yang dicanangkan Presiden, April lalu dapat kita sukseskan bersama-sama. Kami minta semua pihak (REI, BTN, Taperum dll) ikut berpartisipasi. Bila ada permasalahan mari kita selesaikan bersama-sama,”tuturnya.
Basuki menilai, jika pasokan rumah sangat kurang. Sementar permintaan naik terus. Kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan bisa menjadi celah-celah pemicu terjadinya krisis sosial, dikarenakan ketidakpuasan masyarakat khususnya dari kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Inilah mengapa Pemerintah meluncurkan program satu juta rumah. intinya mengatasi backlog perumahan, disamping juga untuk memenuhi konsumen dari keluarga baru khususnya yang tergolong MBR,”tutur Menteri PUPR.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui APBN Kementerian PUPR sebesar Rp. 8,1 Triliun (untuk 98.300 unit). Disamping itu, untuk memfasilitasi MBR memiliki rumah yang dibangun oleh Pengembang (Perumnas, REI, APERSI, ASPERI, dan pengembang lainnya), Pemerintah juga telah menyediakan dana KPR-FLPP sebesar Rp 5,1 Triliun. Untuk menutupi kekurangan dana FLPP tahun ini, Pemerintah juga akan menyediakan KPR Selisih Angsuran (Subsidi Selisih Bunga) dan Bantuan Uang Muka (BUM) untluk membantu PNS, BAPERTARUM-PNS.
“Catatan kami sudah realisasi 357.906 unit (MBR). 254.000 unit diantaranya masih dalam proses pembangunan) dari total sebanyak 603.516 atau 59,30%, sedangkan untuk rumah Non-MBR sudah terbangun sebanyak 135.646 unit dari total target sebanyak 396.484 atau 34,21%,” ungkap Basuki Hadimuljono.
Ditambahkan, dari sisi regulasi pemerintah setidaknya sudah dan atau sedang melakukan revisi terhadap 10 peraturan perundang-undangan yang akan mendukung program pembangunan satu juta rumah. Dari sisi demand, Kementerian PUPR telah menerbitkan berbagai kebijakan antara lain ditetapkannya tingkat suku bunga pinjaman KPR-FLPP sebesar 5% per tahun dengan pemberian jangka waktu pinjaman maksimal selama 20 tahun. Selain itu Bank BTN juga telah membantu Pemerintah dengan meluncurkan program 1% Uang Muka KPR.
Dibicarakan pula dalam Forum Diskusi, yakni kendala utama dalam merealisasikan program sejuta rumah untuk rakyat diantaranya masalah lahan, masalah perijinan yang relatif lama dan berbelit dan masalah regulasi seperti belum adanya perbedaan regulasi antara perumahan untuk MBR dan Non-MBR. Turut hadir dalam Diskusi yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Musyidan Baldan, dan Ketua Perhimpunan Realestate Indonesia (REI), Eddy Hussi. (Sony).
Biro Komunikasi Publik
Post a Comment